Perlukah Calon Pemimpin Daerah Diuji Kemampuan Bahasa Daerah Mereka Dalam Pilkada?

Oleh: Iqbal Nurul Azhar

Apa jadinya jika kepemimpinan modern sebuah wilayah ditentukan oleh cakap atau tidaknya para kandidat yang mencalokan diri menjadi pemimpin wilayah tersebut dalam menguasai bahasa lokal? Terkesan unik bukan?

Bagi orang Indonesia, hal ini mungkin jarang atau bahkan tidak pernah di jumpai di kehidupan sehari-hari, bahkan dalam konteks terkecilpun seperti pemilihan kepala desa, hal kreatif seperti ini sepertinya akan sulit untuk muncul kepermukaan meskipun itu hanya berupa wacana saja. Sejauh ini pula, komisi pemilihan umum daerah maupun nasional belum pernah sekalipun menetapkan syarat agar para calon yang berlaga di sebuah pemilihan umum wajib menguasai bahasa lokal dari daerah dimana para calon tersebut berlaga. Jangankan menetapkan syarat yang kontroversial seperti ini, syarat yang universal saja misalnya kandidat tidak boleh memiliki masalah hukum, hingga sekarang masih menyisakan pro dan kontra.

Fenomena sebuah kepemimpinan ditentukan oleh penguasaan bahasa ini nyata terjadi di sebuah wilayah di Amerika. Sebuah wilayah yang dikenal sebagai wilayah Navajo, menetapkan syarat penguasaan bahasa lokal yaitu Diné bizaad terhadap para kandidat yang berlaga di pemilihan daerah. Dengan sangat komprehensif, fenomena ini dipotret dan dibahas oleh dua orang akademisi yaitu Jacobsen dan Thompson dalam sebuah artikel yang diterbitkan pada tahun 2020 di jurnal Journal of Sociolinguistics yang berjudul “The Right to Lead”: Navajo language, Dis-citizenship, and Diné Presidential Politics.

Secara umum, artikel Jacobsen dan Thompson tersebut menyajikan fenomena pemilihan presiden Bangsa Navajo 2014. Secara khusus, artikel kedua akademisi tersebut menyoroti sebuah sesi yaitu debat dengan menggunakan bahasa Diné yang menjadi salah satu syarat utama dari serangkaian pemilihan Presiden Bangsa Navajo. Dua kandidat kuat yang bersaing yaitu Christopher Clark Deschene (49 tahun) dan Joe Shirley, Jr (72 tahun) mengadu nasib dalam pemilihan tersebut dan terpaksa harus bersinggungan dalam momen yang dramatis yang diakhiri dengan dicoretnya Christopher Clark Deschene sebagai kandidat karena ia dipandang kurang fasih berbahasa Diné, padahal, secara kasat mata Deschene telah mendapatkan dukungan yang luas dari kalangan muda Navajo.  Dalam sistem Bangsa Navajo, penguasaan bahasa Diné serta debat dengan menggunakan bahasa tersebut dipandang sebagai sarana penting untuk mempertahankan identitas dan budaya Navajo dan karenanya harus diadakan.

Jacobsen dan Thompson (2020) menggunakan postingan Facebook yang ditulis para netizen dalam menanggapi video viral terkait sesi debat bahasa Diné tersebut. Dengan mengamati komentar para netizen tersebut, Jacobsen dan Thompson (2020) berusaha menyelidiki kewarganegaraan sosial dan identitas bahasa yang tersitigmatisasi melalui lensa kesadaran berbahasa Diné.

Hasil kajian mereka menemukan adanya persinggungan yang rumit nan kompleks antara bahasa, politik budaya, perbedaan generasi, serta jangkauan kolonialisme pemukim yang kuat. Kajian mereka juga mengungkap adanya fenomena pertumbukan antara generasi tua dan generasi muda yang membawa konsekuensi tersendiri bagi rakyat Navajo. Jika Shirley yang mewakili generasi muda menang, maka kemurnian bahasa Diné dapat dipertahankan untuk sementara karena ia dalam setiap kampanyenya selalu menggunakan slogan penggunaan kembali bahasa Diné. Namun di sisi lain, kemenangannya ini dapat meminggirkan generasi muda Navajo karena mereka yang tidak fasih berbahasa Diné akan merasa termajinalkan serta terbuang sebagai masa depan Bangsa Navajo. Adapun jika Deschene yang mewakili generasi muda menang, maka ini tentu saja akan dianggap sebagai keuntungan bagi Navajo karena keahlian Deschene dan generasi muda tersebut dapat digunakan untuk masa depan Navajo, meskipun hal ini tentu juga membawa tantangan besar pada bangsa Navajo karena kemurnian bahasa Dine bisa jadi kurang terjamin.

Jacobsen dan Thompson (2020) dalam tulisannya juga menyimpulkan bahwa tes bahasa tidak bisa dilakukan sebagai satu-satunya tes untuk mengukur kemampuan kepemimpinan seseorang. Ujian semacam itu mereka anggap berisiko mengadu domba generasi muda dengan generasi tua, yang pada akhirnya akan mengasingkan salah satu pihak yang kalah.

Saya mencoba menghubungkan artikel ini dengan konteks kebahasaan Indonesia. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah yang vitalitasnya banyak sekali diragukan. Dalam peta bahasa (2017) yang diterbitkan oleh Badan Pembinaan Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa jumlah bahasa daerah di wilayah Indonesia adalah 733. Dari jumlah itu, diperkirakan 145 bahasa (yang penuturnya kurang dari satu juta) terus berlanjut. mengalami penurunan vitalitas dan terancam punah.

Dengan kondisi ini, Indonesia dalam keadaan darurat bahasa karena perlahan tapi pasti, tanpa kebijakan bahasa yang baik, bahasa-bahasa daerah tersebut akan punah. Tindakan konservasi bahasa lokal harus didorong. Aksi ini membutuhkan dukungan besar dari para pemimpin nasional dan lokal untuk melakukan gerakan konservasi bahasa lokal. Tanpa dukungan tersebut, nasib bahasa daerah di Indonesia tidak akan menentu.

Ide pengujian calon kepala daerah yang maju dalam pemilihan kepala daerah telah diajukan oleh beberapa aktivis bahasa daerah, namun sepertinya belum mendapat perhatian penuh karena beberapa faktor seperti situasi politik dan kurang gentingnya isu tersebut. Usulan ini tidak ditindaklanjuti ke tingkat yang lebih serius karena dianggap dapat mencederai demokrasi dan keadilan.

Ada beberapa alasan mengapa calon harus menjalani tes. Salah satunya adalah untuk mengetahui kepedulian para kandidat terhadap bahasa daerah. Apalagi dengan menguasai bahasa daerah, para calon bisa lebih mudah berkomunikasi dengan masyarakat setempat. Selain itu, kemahiran mereka dalam berbahasa daerah diharapkan dapat meningkatkan kesadaran akan vitalitas bahasa daerah tersebut. Jika pilkada bisa memilih pemimpin lokal yang sadar akan pentingnya bahasa daerah, diharapkan pemimpin ini dapat menjadi influencer pemertahan bahasa daerah di Indonesia.

Saya menghadapi dilema apakah akan mendukung atau tidak ide ini. Di satu sisi, gagasan menjadikan tes bahasa sebagai prasyarat memimpin suatu daerah patut untuk dicoba karena sampai saat ini belum ada satu pun kepala daerah di Indonesia yang mampu membuat kebijakan daerah yang berhasil mendukung bahasa daerah. Tes bahasa juga dapat digunakan untuk melihat hubungan antara kemampuan bahasa daerah dengan rasa memiliki kepala daerah terhadap daerah yang akan dipimpinnya. Dalam akal sehat, seorang pemimpin yang fasih berbahasa daerah seharusnya mau membuat aturan untuk mendukung perkembangan bahasa tersebut. Sebaliknya, seorang pemimpin yang tidak fasih berbahasa daerah disinyalir akan susah membuat kebijakan untuk mempertahankan bahasa yang tidak ia kuasai dengan baik. Tes bahasa ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penguasaan bahasa daerah. Ini karena mereka yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala daerah harus mempersiapkan diri untuk lulus tes bahasa daerah.

Di sisi lain, saya sependapat dengan Jacobsen & Thompson (2020) bahwa dengan adanya tes bahasa dapat menyebabkan kesenjangan antara yang tua dan yang muda semakin lebar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan eskalasi ketegangan antara kedua belah pihak. Tes kemahiran bahasa daerah juga dapat dianggap sebagai manifestasi dari diskriminasi linguistik dan dominasi bahasa, yang tanpa kendali akan menginspirasi munculnya ide-ide mendasar lainnya seperti ide untuk menggunakan standar agama, standar garis keturunan, dll, sebagai persyaratan untuk mencalonkan diri. pemilihan. Dengan demikian, masyarakat akan terfragmentasi dan sangat mudah disintegrasi. Bila ini terjadi, seluruh perhatian publik akan lebih terfokus pada bagaimana memenangkan salah satu pihak dalam kontestasi pemilihan kepala daerah daripada melakukan tindakan nyata untuk mempertahankan bahasa daerah.

Referensi-referensi lain untuk menggali lebih dalam dampak positif dan negatif dari penggunaan tes bahasa sebagai persyaratan kepemimpinan, sepertinya mutlak dibutuhkan unuk memulai menerapkan syarat inovatif sekaligus juga klasik ini. Namun sayangnya, saya belum menemukan sumber daya yang cukup untuk menjelaskan fenomena tersebut. Mudah-mudahan, artikel ini dibaca olh para pemangku jabatan untuk mulai berpikir membenahi system pendukung vitalitas bahasa-bahasa local di Indonesia, khususnya yang sedang dalam kondisi terancam punah

Reference

Jacobsen, K & Thompson, K.F (2020) “The right to lead”: Navajo language,  Dis-citizenship, and Diné Presidential Politics. Journal of Sociolinguistics. 2020;24:35–54. DOI: 10.1111/josl.12380

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: