Pip: Pusat Bahasa Al Azhar mengangkat pertanyaan yang terdengar sederhana tapi ternyata cukup menggigit: kenapa makin banyak orang berpendidikan, tapi korupsi tetap jalan terus?
Mara: Hari ini kita menelusuri argumen dari pusatbahasaalazhar soal hubungan antara sistem pendidikan, kesadaran pajak, dan diam-nya warga negara di hadapan kekuasaan. Mari kita mulai dari akar masalahnya.
Pendidikan, Pajak, dan Warga yang Hanya Diam di Indonesia
Mara: Tulisan ini membuka dengan pola yang berulang dalam kasus korupsi besar di Indonesia: kemarahan publik yang meledak, lalu menguap, lalu kasus serupa muncul lagi. Pertanyaan yang diajukan bukan soal hukum, melainkan soal pendidikan: mengapa lulusan yang makin banyak tidak menghasilkan pengawasan publik yang makin kuat?
Pip: Dan jawabannya mengarah ke sesuatu yang cukup mendasar. Tulisan ini menyebut bahwa sekolah mengajarkan kewajiban membayar pajak, tapi tidak mengajarkan bahwa pajak itu seharusnya kembali dalam bentuk jalan yang baik dan layanan kesehatan yang memadai.
Mara: Persis. Kutipannya langsung: "kewajiban diajarkan secara intensif, sedangkan hak diperlakukan sebagai pengetahuan pelengkap." Ini bukan soal kurangnya jam pelajaran, melainkan soal apa yang dianggap penting untuk diajarkan sejak awal.
Pip: Artinya kita menghasilkan warga yang patuh membayar, tapi tidak punya alat untuk mempertanyakan ke mana uang itu pergi. Kepatuhan tanpa pengawasan itu bukan kewargaan, itu lebih mirip autopilot.
Mara: Tulisan ini kemudian menelusuri masalah ini dari jenjang ke jenjang. Di sekolah dasar, pendidikan karakter berhenti di ranah kognitif, hafalan definisi disiplin dan kejujuran, tanpa dikaitkan dengan praktik sosial nyata. John Dewey dikutip untuk menegaskan bahwa karakter terbentuk dari kebiasaan, bukan dari hafalan.
Pip: Di sekolah menengah, siswa diajarkan mendukung program pemerintah, tapi jarang dilatih mengevaluasi kebijakan secara rasional. Dan ada kritik menarik soal budaya kerja keras yang salah ukur, bahwa rajin diidentikkan dengan lama belajar, bukan dengan cara berpikir yang efisien.
Mara: Di perguruan tinggi, masalahnya berlapis. Akses literatur terbatas, tradisi riset lemah, dan fungsi universitas kabur antara mencetak sarjana dan mencetak tenaga kerja. Tulisan ini mengusulkan diferensiasi tegas: universitas riset untuk melahirkan pemikir, politeknik untuk tenaga terampil.
Pip: Solusinya diberi nama CEPAK, Civic Empowerment Education Framework, yang membangun tiga kompetensi: literasi hak dan kewajiban, literasi fiskal publik, dan literasi pengawasan kekuasaan. Ketiganya dimaksudkan bekerja bersama, bukan berdiri sendiri.
Mara: Dan argumen intinya cukup tajam: selama sekolah hanya mengajarkan kewajiban membayar pajak tanpa mengajarkan hak untuk mengetahui dan mengawasi penggunaannya, masyarakat akan tumbuh sebagai pembayar yang patuh tapi tidak memiliki kapasitas kritis untuk menuntut pertanggungjawaban negara.
Pip: Dari sini kita bergerak ke pertanyaan yang lebih luas soal bagaimana bahasa dan ruang publik membentuk, atau justru membatasi, kemampuan warga untuk berbicara.
Mara: Benang merahnya jelas: pendidikan yang hanya mengukur keberhasilan dari nilai ujian akan terus menghasilkan warga yang diam di hadapan kekuasaan.
Pip: Dan selama pajak diajarkan sebagai kewajiban saja, bukan sebagai kontrak sosial yang bisa ditagih, pengawasan publik akan terus kalah dari siklus korupsi yang berulang. Episode berikutnya, kita lanjutkan.
Pusat Bahasa Al Azhar 